PERBEDAAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DAN KPK

KODE ETIK	AKUNTAN PUBLIK	KPK
Integritas	Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan bisnis.	Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam pelaksanaan tugas.
Objektivitas	Tidak mengompromikan pertimbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestianya dari pihak lain.
Sinergi		·        Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi. ·        Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan. ·        Bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	·        Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian professional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa professional yang kompeten, berdasarkan standar professional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ·        Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar professional dan standar teknis yang berlaku.
Keadilan		Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas
kerahasiaan	Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional dan bisnis
Perilaku professional	Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota.	·        Bekerja sesuai prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP). ·         Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku. ·        Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.
Kepemimpinan		·        Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ·        Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. ·        Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.

TUGAS AKUNTANSI FORENSIK

Corruption Perceptions Indeks (CPI)

Corruption Perceptions Indeks (CPI) diterbikan sejak tahun 1995 oleh Transparancy International yang setiap tahun mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi public terhadap korupsi dijabatan public dan politis. CPI pada umumnya mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi.Pada CPI 2020, saat ini terdapat 180 negara yang termasuk kedalam CPI.  Indonesia menempatkan urutan ke-102 dari 180 negara.

Global Corruption Barometer (GCB)

Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survey mengenai opini public terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, yang salah satunya adalah Indonesia. 

Bripe Payers Index (BPI)

Bribe payer index (BPI) adalah ukuran seberapa besar keinginan sektor bisnis suatu negara untuk terlibat dalam praktik bisnis yang korup. BPI merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Transparency International meluncurkan bribe payer index tahun 2011. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan total rasio foreign direct investment dan ekspor global sebesar 78 persen dan kemungkinan bisnis multinasional mereka akan menggunakan suap saat beroperasi di luar negeri.

Political and Economic Risk Consultancy (PERC)

Political and Economic Risk Consultancy dilakukan bertujuan untuk menilai resiko politik dan ekonomi suatu negara. Salah satu kajian PERC menunjukkan tingkat persepsi eksekutif asing di negara tertentu.

Global Competitiveness Index (GCI)

Global Competitiveness Index dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan bersaing suatu negara tersebut dapat memberikan kemakmuran kepada warga negaranya

Global Competitiveness Index memfokuskan lingkungan yang mendukung (institusi, infrastrktur, Adopsi TI, stabilitas makroekonomi), pasar produk (pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, dan ukuran pasar), sumber daya manusia (keterampilan, dan kesehatan), dan ekosistem inovasi (dinamika bisnis dan kemampuan inovasi).